ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA ( AD / ART )

BAB I

PENGERTIAN, BENTUK, dan KEDUDUKAN

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Organisasi Remas yang didirikan bernama Remaja Masjid Babussalam Al–Muta’alim ( REMAS BABUSSALAM “ AL – MUTA’ALIM “ ).

2. Organisasi Remas Babussalam Al-Muta’alim memiliki lembaga-lembaga.

3. Organisasi Remas adalah wadah atau kumpulan orang – orang yang bekerja sama untuk mengembangkan kreatifitas, dan ajaran agama islam dalam mencapai tujuan bersama.

4. Kedaulatan Tertinggi adalah ditangan anggota dan dijalankan oleh BKPRM ( Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid ).

5. Organisasi Remas diselenggarakan dari, oleh dan untuk anggota.

6. Kegiatan Remas adalah kegiatan anggota yang meliputi minat bakat, kegemaran, sosial, pendidikan, ketrampilan, kepemimpinan dan mengembangkan ajaran agama islam, serta meningkatkan dan mengembangkan kreatifitas, kerukunan, dan kekompakan remaja.

7. BKPRM “ AL – MUTA’ALIM “ adalah lembaga legeslatif dan yudikatif di Remas.

8. Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “ adalah lembaga eksekutif tertinggi dan bertanggung jawab kepada BKPRM sebagai wakil anggota.

9. Unit Kegiatan Anggota ( UKA ) adalah lembaga remas yang merencanakan, menyelengarakan dan mengembangkan kegiatan – kegiatan.

10. Organisasi yang ada di Remas tidak dapat dibubarkan atau di hapus oleh siapapun, jika dibubarkan itu hanya kepengurusannya.

11. Semua lembaga yang ada di Remas memiliki Struktur Kepengurusan.

12. Organisasi Remas di lindungi oleh Kepala Dusun serta Ketua Ta’mir sebagai Penasehat dan dibina oleh seorang pembina.

Pasal 2

BENTUK – BENTUK LEMBAGA DI REMAS

1. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid ( BKPRM ) “ Al – Muta’alim “

2. Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “.

3. Unit Kegiatan Anggota ( UKA ) diatur dalam rapat BKPRM.

Pasal 3

KEDUDUKAN LEMBAGA DI REMAS

Semua lembaga Remas seperti yang dimaksud di atas berkedudukan di Dusun Tuyuh -Desa Pangkatrejo – Kecamatan Lamongan – Kabupaten Lamongan – Propinsi Jawa Timur yang beralamat di JL. Raya Pangkatrejo Masjid Jami’ Babussalam Tuyuh. Kode Pos 62251.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

FUNGSI

1. Fungsi BKPRM “ Al – Muta’alim “ adalah :

a) Lembaga Perwakilan anggota yang mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi anggota.

b) Lembaga yang meminta dan menilai pertanggung jawaban kerja Pengurus Remas Babussalam “ Al – muta’alim “.

2. Fungsi Remaja Masjid Babussalam “ Al – Muta’alim “ adalah :

a) Membuat, menjabarkan dan menetapkan Garis Besar Program Kerja Remas ( GBPKR ).

b) Sebagai forum komunikasi antar anggota Remas.

c) Sebagai lembaga eksekutif yang mengkordinasikan kegiatan – kegiatan di remas.

3. Fungsi Unit Kegiatan Anggota ( UKA ) Remas adalah :

a) Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota dalam berbagai kegiatan yang ada di remas.

b) Sebagai forum komunikasi anggota yang memiliki kesamaan dalam minat bakat dan kreatifitas diantara anggota

Pasal 5

TUGAS – TUGAS

1. Tugas BKPRM ( Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid )“ Al – Muta’alim “ adalah :

a) Mengumpulkan, menampung dan menyalurkan aspirasi anggota.

b) Memberi masukan berupa usulan, pendapat, dan saran kepada Pengurus Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “.

c) Terlibat dalam berbagai pertemuan kebijakan / rapat yang menyangkut anggota dan Remas.

d) Melaksanakan Rapat / Sidang sekurang – kurangnya dua kali dalam masa kepengurusan.

e) Membuat Garis Kebijakan Umum ( GKU ) dan AD/ART Remas.

f) Mengangkat, mengadakan pemilihan, mengesahkan dan melantik Pengurus Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “

g) Memperhentikan / membubarkan Pengurus Remas bila melanggar AD/ART, Tata Tertib Organisasi dan melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian anggota baik materil maupun spirituil.

h) Memberi laporan pertanggung jawaban kepada anggota secara langsung.

2. Tugas Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “ adalah :

a) Menyelenggarakan rapat – rapat Remas.

b) Merencanakan dan melaksanakan Garis Kebijakan Umum ( GKU ) dan Garis Besar Program Kerja Remas ( GBPKR ).

c) Mempertanggung jawabkan program kerja kegiatan Remas dan Anggaran Belanja / keuangan Remas kepada BKPRM dalam sidang.

d) Mengkordinasikan kegiatan – kegiatan anggota dalam segala bidang.

e) Memberi laporan pertangung jawaban pelaksanaan Program Kerja Remas kepada BKPRM pada akhir masa kepengurusan atau sewaktu – waktu di pandang perlu.

f) Remas dan BKPRM bersama – sama merencanakan Program Kerja Remas.

3. Tugas Unit Kegiatan Anggota ( UKA ) adalah :

a) Merencanakan kegiatan – kegiatan yang sesuai dengan bidang masing – masing.

b) Melaksanakan Program Kerja Remas.

c) Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan sesuai bidang masing – masing dengan mempertimbangkan Garis Besar Program Kerja Remas ( GBPKR ).

d) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan Tugas ( UKA ) kepada Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “ dalam rapat Remas.

Pasal 6

WEWENANG

1. Wewenang BKPRM “ AL – MUTA’ALIM “ adalah :

a) Meminta laporan, keterangan, penjelasan dan pertanggung jawaban Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “ pada masa kepengurusan atau sewaktu –waktu jika di pandang perlu oleh BKPRM.

b) Menyelidiki, mengawasi, dan menyelesaikan masalah yang terjadi di Remas.

c) Mengadakan sidang / rapat istimewa jika terjadi penyimpangan.

d) Memperhentikan Ketua Remas dan Pengurus Remas jika melakukan penyimpangan.

e) Membentuk dan membekukan Unit Kegiatan Anggota ( UKA ) Remas sesuai pasal – pasal AD / ART.

2. Wewenang Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “ adalah :

a) Bersama – sama BKPRM menetapkan Program Kerja Remas.

b) Mengevaluasi seluruh kegiatan Remas yang ada di bawah tanggung jawabnya.

c) Mengadakan rapat istimewa jika terjadi penyimpangan dalam kegiatan anggota.

d) Mengangkat, memilih, dan memperhentikan Pengurus Unit Kegiatan Anggota ( UKA ) Remas.

e) Bekerja sama dengan Remas / Organisasi lain di dalam maupun di luar Dusun.

3. Wewenang Unit Kegiatan Anggota ( UKA ) adalah :

a) Mengadakan pertemuan – pertemuan untuk membahas hal – hal yang menyangkut pengelolaan ( UKA ).

b) Mengunakan fasilitas dan anggaran organisasi Remas sesuai dengan kapasitasnya.

c) Bekerja sama dengan lembaga atau organisasi lain di luar lingkungan Remas tanpa merusak indepensi organisasi Remas.

d) Mengajukan mosi tidak percaya kepada Pengurus Remas melalui BKPRM “ Al–Muta’alim “ .

BAB III

STRUKTUR, KEPENGURUSAN, DAN ANGGOTA

Pasal 7

STRUKTUR

1. Struktur BKPRM terdiri dari :

a) Pengurus Harian BKPRM ( Ketua, Sekretaris. Bendahara ).

b) Komisi A

c) Komisi B

d) Komisi C

2. Struktur Pengurus Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “ terdiri dari :

a) Pengurus Harian ( Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara ).

b) Departemen Peribadatan dan Agama.

c) Departemen Pendidikan, Pelatihan, Kesenian dan Ketrampilan.

d) Departemen Kesehatan dan Olahraga.

e) Departemen Amal Sholeh dan Sosial.

f) Departemen Informasi dan Komunikasi / Humas.

3. Struktur Unit Kegiatan Anggota ( UKA ) :

a) Ditentukan oleh masing – masing unit sesuai ciri khas masing – masing dan berdasar keputusan Ketua Remas.

Pasal 8

KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan BKPRM “ AL – MUTA’ALIM “ terdiri dari :

a) Pengurus Harian ( Ketua, Sekretaris, Bendahara ).

b) Komisi A meliputi :

1) Peribadatan dan Agama.

2) Pendidikan, Pelatihan, Kesenian dan Ketrampilan.

3) Pengembangan minat dan bakat

c) Komisi B meliputi :

1) Amal Sholeh dan Sosial

2) Kesejahteraan anggota

d) Komisi C meliputi :

1) Informasi dan komunikasi / Humas.

2) Kesehatan dan Olahraga

e) Bentuk susunan pengurus diatur oleh Ketua BKPRM “ Al – Muta’alim “.

f) Pengurus BKPRM adalah mereka yang perna menjabat sebagai pengurus Remas “ Al – Muta’alim “ ditambah perwakilan anggota.

1) Jika pengurus BKPRM tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab tertentu maka diselengarakan pemilihan pengurus BKPRM yang baru sesuai pasal dalam AD/ART Remas.

2) Yang dimaksud perwakilan anggota adalah mereka yang paham dan mengetahui serta mempunyai pengalaman dalam organisasi.

2. Kepengurusan Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “ terdiri dari :

a) Pengurus Harian ( Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara ) dan Departemen.

b) Departemen bisa dilakukan penambahan dan pengurangan sesuai kebutuhan.

c) Seluruh Pengurus Remas bertanggung jawab kepada Ketua Remas.

d) Wakil, Sekretaris,Bendahara dan Departemen di susun dan dibentuk oleh Ketua Remas dan ditetapkan dan disahkan oleh BKPRM “ Al – Muta’alim ”.

3. Kepengurusan Unit Kegiatan Anggota ( UKA ) terdiri dari :

a) Ketua, Sekretaris, Bendahara serta dilengkapi dengan pengurus lain sesuai dengan sifat dan kebutuhan masing – masing.

b) UKA bertangung jawab kepada Ketua Remas.

c) Pengurus UKA di bentuk, di pilih, ditetapkan dan di bubarkan oleh Ketua Remas.

Pasal 9

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan BKPRM “ Al – Muta’alim “ adalah :

a) Anggota BKPRM adalah yang terpilih secara langsung melalui rapat BKPRM.

b) Tidak boleh menjabat sebagai Pengurus Remas jika terpilih sebagai anggota BKPRM “ Al – Muta’alim “.

c) Status keanggotaan berakhir jika Pengurus BKPRM “ Al – Muta’alim “ melakukan pengantian pengurus.

2. Keanggotaan Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “ :

a) Semua remaja yang ada di dusun Tuyuh adalah anggota Remas.

b) Keanggotaan terdiri dari :

1) Anggota Biasa adalah Remaja yang tinggal dan bertempat di dusun Tuyuh.

2) Anggota Luar Biasa adalah anggota yang tidak remaja lagi atau pindah dari dusun Tuyuh tetapi masi berkeinginan menjadi anggota.

3) Anggota Kehormatan / Istemewa adalah anggota yang bukan anggota biasa dan luar biasa tetapi karena jasanya terhadap Remas atau pernah menjadi Pengurus Remas maka diangkat menjadi anggota kehormatan.

3. Keanggotaan ( UKA ) Remas adalah mereka yang secara sukarela menjadi anggota melalui prosedur yang di tetapkan oleh masing – masing ( UKA ).

BAB IV

PEMBEKUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 10

PEMBEKUAN UKA

1. Suatu UKA di bekukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Dalam 1 tahun kepengurusan tidak aktif melakukan program kerja kegiatan.

b) Struktur kepengurusan tidak berjalan

c) Selama 3 tahun tidak melakukan regenerasi kepengurusan

d) Pembekukan dapat di lakukan jika ketiga syarat di atas terpenuhi dan dilakukan dalam sidang / rapat BKPRM.

Pasal 11

PEMBENTUKAN UKA

1. Suatu UKA dibentuk apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Diusulkan oleh sekurang – kurangnya ½ dari jumlah anggota yang aktif.

b) Memiliki anggota sekurang – kurangnya 5 orang.

c) Memiliki format kepengurusan dan Program Kerja.

d) UKA juga dapat dibentuk oleh Ketua Remas namun harus di usulkan terlebih dahulu kepada BKPRM dan ditetapkan dan disahkan oleh BKPRM melalui rapat.

BAB V

PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 12

MASA JABATAN

1. Masa jabatan pengurus BKPRM berakir jika BKPRM melakukan pengantian pengurus.

2. Masa jabatan Ketua Remas selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali dalam masa jabatan.

3. Peraturan di atas tidak berlaku bagi UKA ( Unit Kegiatan Anggota ).

Pasal 13

PERIODE KEPENGURUSAN

1. Periode kepengurusan BKPRM tidak dapat di tentukan, kepengurusan berakhir jika pengurus tidak dapat melaksanakan tugasnya lagi sebagai BKPRM dan diganti dengan pengurus baru sesuai pasal – pasal dalam AD/ART.

2. Periode kepengurusan Remas sesuai dengan AD/ART selama 3 tahun.

3. Peraturan di atas tidak berlaku untuk UKA ( Unit Kegiatan Anggota ).

BAB VI

PEMILIHAN PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI

Pasal 14

PEMILIHAN PENGURUS DAN ANGGOTA

1. Pemilihan pengurus BKPRM dipilih melalui rapat BKPRM sesuai pasal dalam AD/ART.

2. Anggota BKPRM dipilih lewat rapat BKPRM secara langsung.

3. Pemilihan Ketua Remas dipilih melalui pemilihan pada sidang umum BKPRM. Kandidat harus menyampaikan misi dan visi pada waktu sidang umum pemilihan. Selanjutnya diselengarakan Pemilu Remas untuk memilih secara langsung.

4. Peraturan Pemilu Remas diatur dalam tata tertib pemilu.

5. Kandidat calon ketua remas diberi waktu 1 hari untuk berkampanye sebelum Pemilu.

6. Jika Ketua Remas sudah terpilih selanjutnya Ketua yang terpilih menyusun dan melengkapi kepengurusanya dan di tetapkan serta di lantik dalam sidang umum BKPRM oleh Ketua BKPRM.

BAB VII

RAPAT – RAPAT DAN KEPUTUSAN

Pasal 15

RAPAT / SIDANG

1. Sidang BKPRM :

a) Rapat BKPRM terdiri dari : Sidang Umum, Sidang Paripurna, Sidang Khusus, dan Sidang Istimewa.

b) Sidang Umum dilaksanakan berkaitan dengan pemilihan Ketua Remas, Penyusunan serta pengesahan GKU ( Garis Kebijakan Umum ) dan Anggaran Pendapatn Belanja Remas ( APBR ) serta pengesahan AD/ART Remas.

c) Sidang Paripurna dilaksanakan berkaitan dengan penyerahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Remas.

d) Sidang Khusus dilaksanakan berkaitan dengan persoalan – persoalan penting dan mendesak yang di hadapi oleh Remas dan BKPRM.

e) Sidang Istimewa dilaksanakan berkaitan dengan adanya penyimpangan yang di lakukan oleh Pengurus Remas.

f) Sidang – sidang BKPRM di pimpin oleh Ketua BKPRM .

g) Sidang – sidang yang di laksanakan sah jika di hadiri 2/3 jumlah anggota yang aktif.

2. Rapat – rapat Remas Babussalam “ Al – Muta’alim “ adalah :

a) Rapat Umum adalah rapat yang di hadiri oleh seluruh anggota Remas dan perwakilan dari BKPRM serta perangkat Remas lainnya dalam hal pengesahan Program Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Kegiatan atau APBR.

b) Rapat Pengurus adalah rapat yang di hadiri oleh seluruh pengurus Remas dan Perwakilan BKPRM dan Perangkat Remas lainnya.

c) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang di hadiri oleh Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara.

d) Rapat Kordinasi adalah rapat yang di hadiri oleh wakil dari pengurus harian dan para Pengurus Sekbid dan Pengurus UKA.

e) Rapat Khusus adalah rapat yang di hadiri oleh Ketua Remas dan Ketua Sekbid serta Ketua UKA dan orang – orang tertentu.

f) Rapat Seksi adalah rapat yang di hadiri oleh pengurus Sekbid saja.

g) Rapat Luar Biasa adalah rapat yang di laksanakan dalam keadaan mendesak.

Pasal 16

KEPUTUSAN

1. Keputusan sidang BKPRM berdasar azas musyawarah dan mufakat, bila tidak tercapai mufakat maka keputusan dapat di ambil melalui pemungutan suara terbanyak.

2. Keputusan Rapat Remas bedasar azas musyawarah dan mufakat, bila tidak tercapai mufakat maka keputusan di ambil melalui suara terbanyak.

BAB VIII

SYARAT – SYARAT BAGI PENGURUS ORGANISASI

Pasal 17

SYARAT – SYARAT

1. Syarat menjadi pengurus Remas adalah :

a) Aktif sebagai anggota Remas

b) Memiliki Integeritas kepribadian ( Semangat, Jujur, Disiplin, Bertanggung jawab )

c) Pengurus Remas harus memahami dan menghayati nilai – nilai yang terkandung dan menjadi dasar kebijakan umum dalam AD/ART.

BAB IX

KETUA BKPRM DAN KETUA REMAS

Pasal 18

KETUA BKPRM

1. Ketua BKPRM dipilih melalui rapat BKPRM Remas Babussalam “ AL – Muta’alim “.

2. Jika Ketua BKPRM tidak dapat melaksanakan tugasnya maka tugasnya digantikan oleh Skretaris BKPRM.

3. Jika Ketua BKPRM dan Pengurus BKPRM tidak dapat melaksankan tugasnya lagi maka diadakan pemilihan pengurus BKPRM yang baru dan harus dilakukan oleh pengurus BKPRM yang lama.

Pasal 19

KETUA REMAS

1. Ketua Remas di pilih secara langsung melalui Pemilu.

2. Ketua Remas yang terpilih melalui Pemilu dilantik oleh BKPRM melalui Sidang Umum.

3. Ketua Remas harus dipatuhi oleh seluruh anggota.

4. Ketua Remas memegang kekuasaan tertinggi dalam Kepengurusan Remas.

5. Ketua Remas memberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada para pengurus yang di bentuknya sesuai dengan keahlianya.

6. Ketua berhak mereshafle ( mengganti pengurusnya ) pada masa jabatannya.

7. Ketua Remas di bantu oleh wakil dan para pengurus lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

8. Ketua Remas menetapkan rencana dan peraturan yang di buat dan di susun oleh Departemen atau UKA untuk menjadi kegiatan dan peraturan yang wajib dilaksanakan oleh semua anggota.

9. Bila dalam rapat tidak berhasil memutuskan maka keputusan di ambil oleh Ketua Remas.

10. Jika Ketua Remas berhalangan maka tugasnya digantikan oleh Wakil Ketua, jika berhalangan keduanya maka digantikan oleh Sekretaris dan Departemen yang sesuai dengan urusannya.

11. Jika Ketua Remas tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab tertentu dalam masa jabatannya maka BKPRM mengadakan Sidang Umum secepatnya untuk memilih Ketua Remas sementara sampai diselengarakannya Pemilu Remas.

BAB X

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Pasal 20

DEPARTEMEN

1. Departemen yang di bentuk bertanggung jawab kepada Ketua Remas.

2. Departemen mengatur segala urusan yang berkaitan dengan bidangnya.

3. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Departemen di lakukan oleh Ketua Remas.

4. Pengurus Departemen di pilih dan di angkat oleh Ketua Remas.

5. Masing-masing Departemen memiliki seorang Ketua Departemen.

6. Ketua Departemen memiliki kekuasaan untuk mengatur bidangnya.

7. Ketua Departemen dalam menjalankan tugasnya harus konsultasi dengan Ketua Remas.

BAB XI

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI ORGANISASI

Pasal 21

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Remas ( APBR ) bersumber dari khas anggota, sumbangan, dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

2. Keuangan di atur dan di pegang oleh Bendahara begitu pula dengan administrasi di atur oleh Sekretaris.

3. Keuangan dan Administrasi di periksa oleh Ketua Remas tiap bulan. Dan tiap tahunnya di laporkan kepada BKPRM.

4. Bendahara dan Sekretaris melaporkan pertanggung jawabannya kepada Ketua Remas.

5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Remas ( RAPBR ) diatur oleh pengurus harian Remas dan di laporkan kepada BKPRM untuk di sahkan dan ditetepkan menjadi APBR ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Remas ).

6. Keuangan harus dilaksanakan secara transparan.

BAB XII

KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Pasal 22

KESEJAHTERAAN

1. Memperoleh kebebasan untuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk menyampaikan pendapat atau berbicara, kebebasan untuk berorganisasi dan berpikir.

2. Usulan pemberian bantuan Sosial kepada anggota yang mengalami musibah atau sakit dan tidak mampu.

BAB XIII

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 23

ASAS

Organisasi berasaskan kekeluargaan dan Pancasila.

Pasal 24

TUJUAN

1. Organisasi Remas bertujuan untuk :

a) Mempererat ukuwah islamiyah diantara para remaja.

b) Mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas remaja.

c) Memakmurkan Masjid.

d) Mempertebal rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

e) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta menambah pengalaman.

f) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

g) Memantapkan kepribadian dan kemandirian.

BAB XIV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 25

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Setiap anggota berhak mendapat perlakuan yang sama.

2. Setiap anggota berhak untuk memilih mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan minat bakat dan kemampuannya.

3. Hak untuk memilih dan di pilih sebagai pengurus.

4. Berhak untuk berbicara secara lisan atau tulisan.

5. Setiap anggota berkewajiban untuk :

a) Memelihara nama baik Organisasi.

b) Mematuhi segala peraturan dan tata tertib organisasi atau AD/ ART.

c) Menghormati anggota lain dan organisasi lain

d) Memelihara sarana dan prasarana serta keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan lingkungan di masjid.

e) Memelihara rasa kekeluargaan sesama anggota.

f) Melaksanakan tugas dengan penuh semangat, disiplin, tanggung jawab, dan jujur.

BAB XV

JANJI DAN SUMPAH PENGURUS

Pasal 26

JANJI

Kami pengurus Remas berjanji bahwa :

1) Bertakwa kepada Allah SWT.

2) Mematuhi segala peraturan Remas.

3) Rajin dan Giat mengikuti kegiatan remas.

4) Selalu membawa nama baik remas.

5) Setia kawan, saling tolong menlong, hormat menghormati antar anggota dan masyarakat.

6) Melaksanakan tugas dengan penuh semangat, berusaha keras, disiplin, tanggung jawab dan jujur.

Pasal 27

SUMPAH

Demi Allah kami bersumpah dan berjanji akan melaksanakan kewajiban – kewajiban dan tugas – tugas sebagai pengurus Remas dengan sebaik – baiknya.

BAB XVI

TATA TERTIB RAPAT / SIDANG

Pasal 28

TATA TERTIB

1. Rapat / Sidang di hadiri oleh orang – orang yang di undang.

2. Rapat / Sidang di pimpin oleh Ketua dan Sekretaris sebagai notulis.

3. Tidak boleh memaksakan pendapatnya dalam rapat / sidang.

4. Tidak boleh memotong pembicaraan / pendapat orang lain.

5. Mengikuti jalannya rapat / sidang dengan tertib dan tidak boleh berbicara yang tidak ada hubungannya dengan acara rapat / sidang.

6. Diperbolehkan berdiskusi dengan rekan di sampingnya sebelum mengusulkan kepada pimpinan.

7. Keputusan hasil rapat / sidang harus di laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan di ikuti oleh semua pihak.

8. Rapat / Sidang dilakukan secara musyawarah, jika tidak mencapai kata mufakat dilakukan foting , jika tidak dapat lagi maka keputusan di serahkan kepada Ketua Rapat / Sidang.

9. Rapat di akhiri dengan membacakan kesimpulan hasil Rapat / Sidang oleh pimpinan Rapat / Sidang.

BAB XVII

KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 29

PERUBAHAN

1. Perubahan terhadap AD/ ART organisasi dilakukan dalam sidang Istimewa BKPRM.

2. Sidang Istimewa sah jika di hadiri 2/3 dari jumlah anggota yang aktif.

3. Keputusan sah jika disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang aktif.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

PERALIHAN

1. Masa peralihan terhitung dari disahkan AD/ ART ini.

2. Organ – Organ atau Lembaga – lembaga yang ada di remas segera mengadakan Rapat membentuk Organ atau lembaga baru dengan menyesesuikan ketentuaan.

3. Pembentukan organ – organ baru tersebut dilakukan serentak baik legeslatif dan yudikatif ( BKPRM ) maupun eksekutif ( Remas Babussalam “ AL – Muta’alim “ ) melalui rapat.

4. Peraturan di atas berlaku dan mengikat bagi semua organisasi yang ada di Remas.

5. Dengan ditetapkan AD/ART ini, AD/ART yang lama tidak berlaku lagi.